SUKABUMI, PERHUTANI (11/05/2026) | Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi bersama Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi melakukan peninjauan langsung ke lokasi rawan pergeseran tanah di Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, pada Senin (11/05).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan tanah longsor sekaligus merumuskan langkah penanganan guna mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat setempat.
Secara terpisah, Administratur KPH Sukabumi, Dedi S.J. Mulyatno, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh program pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana.
“Kami sangat mendukung langkah antisipasi di lokasi-lokasi yang dinilai rawan bencana. Oleh karena itu, petugas kami turut mendampingi peninjauan lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan dan berpotensi mengalami pergeseran tanah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Rudi, menjelaskan bahwa dalam kegiatan pendampingan di lapangan, pihaknya bersama Perhutani, DPTR, BPBD, dan Muspika melakukan penelusuran batas kawasan hutan yang berdekatan dengan lokasi rawan longsor.
Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan menyusuri sejumlah titik yang berpotensi mengalami pergeseran tanah di wilayah Desa Ciengang. Tim juga mengamati kondisi topografi, struktur tanah, serta dampak dari kejadian bencana yang pernah terjadi sebelumnya.
Perwakilan BPBD Kabupaten Sukabumi, Odang, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh instansi terkait, khususnya Perhutani yang turut mendampingi kegiatan peninjauan di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Perhutani, yang telah mendampingi kegiatan peninjauan ini. Kehadiran Perhutani sangat membantu dalam memastikan tingkat kerawanan pergeseran tanah di lokasi tersebut. Dari hasil peninjauan ini, kami akan segera menindaklanjuti dengan langkah penanganan ke depan,” ujar Odang.
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di kawasan sekitar hutan yang rawan pergerakan tanah. Kolaborasi antarinstansi dinilai penting untuk mendukung keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. (Kom-PHT/SMI/Chen)